Kepala Daerah Dilarang Melakukan Penggantian Pejabat

Kepala Daerah Dilarang Melakukan Penggantian Pejabat

Oleh : Alde Rado, MA

(Kordiv Hukum, Penangnan Pelanggaran, dan Sengketa Bawaslu Kab.Dharmasraya)

Perhelatan Pemilihan Kepala Daerah sudah di depan mata, pemilihan Kepala Daerah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020. Pemungutan suara di TPS akan dilangsungkan pada tanggal 23 September 2020 berdasarkan PKPU 16 Tahun 2019.   

Bahwa mengingat tanggal pelaksanaan penetapan pasangan calon peserta Pemilihan Tahun 2020 yaitu pada tanggal 8 Juli 2020 berdasarkan lampiran Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020. Kepala Daerah yang melaksanakan Pemilihan tahun 2020 dilarang melakukan mutasi jabatan 6 (enam) bulan sebelum penetapan pasangan calon yaitu pada tanggal 8 Januari 2020.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang

Pasal 71

1. Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI/Polri dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon; 
2. Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri. 
3. Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih. 
4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) sampai dengan ayat 3 (tiga) berlaku juga untuk Penjabat Gubernur atau Penjabat Bupati/Walikota.
5. Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) petahana tersebut dikenai sanksi Pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota; dan 
6. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sampai ayat 3 yang bukan petahana diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 188

“Setiap Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak  Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).”

Pasal 190

“Pejabat yang melanggar ketentuan pasal 71 ayat (2) atau pasal 162 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).”

Bahwa Berdasrkan pasal 73 ayat (7) Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara “Mutasi PNS dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan”.

Dari dasar hukum di atas dihimbau kepada Kepala Daerah yang melaksanakan Pemilihan Tahun 2020 tentang larangan mutasi jabatan 6 (enam) bulan sebelum penetapan pasangan calon yaitu pada tanggal 8 Januari 2020.  Dalam hal ini jika terjadi penggantian atau pencopotan jabatan yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan agar Masyarakat dan ASN melaporkannya ke Bawaslu Kabupaten Dharmasraya untuk dilakukan penindakan sesuai dengan ketentuan Peraturan dan Perundang-Undangan yang Mengatur.